Partisipasi & Pengajuan Kontribusi
Kriteria peserta, pedoman masukan sukarela, templat kuesioner Lampiran B, dan kontak sekretariat.
Siapa yang Dapat Berpartisipasi
Undangan terbuka bagi seluruh ekosistem hak cipta internasional:
Negara Anggota WIPO
Tingkat pakar teknis maupun menteri/pejabat tinggi negara. Kehadiran menteri sangat diharapkan pada Sidang Pleno Pembuka.
Organisasi Antarpemerintah (IGO)
Termasuk Sekretariat WIPO, yang kajian serta keahlian teknisnya menjadi fondasi berbasis bukti bagi Dialog ini.
Pengamat Terakreditasi SCCR & Industri
Asosiasi yang mewakili pencipta lagu, musisi, produser fonogram, penerbit, LMK, penyedia layanan streaming (DSP), dan agregator.
Pencipta dan Praktisi Kreatif
Para kreator yang mengalami langsung dinamika aliran royalti digital guna membumikan dialog teknokratis pada kenyataan lapangan.
Pakar Akademisi & Teknologi
Peneliti dan pakar teknologi di bidang standardisasi metadata hak cipta, basis data terdistribusi, dan arsitektur data global.
Panggilan untuk Kontribusi Sukarela
Pada bulan Juli 2026, Pemerintah Indonesia melalui PTRI Jenewa dan didukung Sekretariat WIPO akan mengedarkan Panggilan Kontribusi Sukarela secara resmi kepada seluruh Negara Anggota WIPO dan pemangku kepentingan.
Cakupan Masukan Sukarela
- 1 Kerangka hukum, regulasi, dan pengawasan nasional terhadap penghimpunan serta pembagian royalti kolektif oleh LMK.
- 2 Praktik transparansi: aturan distribusi publik, kewajiban pelaporan berkala, dan portal transparansi bagi pemilik hak.
- 3 Mekanisme akuntabilitas: audit keuangan independen, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan royalti belum teralokasi (black-box).
- 4 Praktik metadata dan interoperabilitas: adopsi pengenal internasional (ISRC, ISWC, ISNI, IPI) dan inisiatif integrasi data regional.
- 5 Tantangan baru dan respons: kecerdasan buatan, pelacakan asal-usul karya cipta (provenance), atribusi, dan metadata perizinan.
Modalitas & Perlakuan terhadap Kontribusi
- • Kontribusi disampaikan secara tertulis mengacu pada format pertanyaan pada Lampiran B, dalam salah satu bahasa kerja resmi WIPO.
- • Kontributor berhak meminta agar sebagian atau seluruh masukannya disajikan tanpa atribusi nama (non-attributed basis) dalam Laporan Pemetaan.
- • Masukan semata-mata digunakan untuk memperkaya diskusi dan tidak dianggap sebagai sikap perundingan resmi negara.
Lampiran B: Panduan Format Kontribusi Sukarela
Kontributor dipersilakan menyusun dokumen berdasarkan 10 pertanyaan panduan berikut. Penyerahan sebagian jawaban tetap diterima.
Bagian 1 — Kerangka Kerja Nasional atau Organisasi
1. Jelaskan secara ringkas kerangka hukum, regulasi, atau kelembagaan yang mengatur penghimpunan, pengalokasian, dan pembagian royalti hak cipta di yurisdiksi/organisasi Anda, termasuk pengawasan terhadap LMK.
2. Reformasi atau evaluasi kebijakan apa yang baru saja dilakukan atau sedang direncanakan di bidang ini?
Bagian 2 — Transparansi
3. Informasi apa yang disediakan bagi pemilik hak terkait data penggunaan, metodologi alokasi potongan biaya, serta linimasa distribusi, dan melalui saluran apa?
4. Praktik apa yang terbukti efektif dalam meningkatkan kejelasan serta kemudahan verifikasi laporan royalti?
Bagian 3 — Akuntabilitas
5. Mekanisme audit, pengaduan, atau penyelesaian sengketa apa yang tersedia bagi pemilik hak, dan bagaimana royalti tak teralokasi diselesaikan?
6. Jika sistem otomatis atau algoritmik memengaruhi hasil pembagian royalti, mekanisme apa yang tersedia untuk menjelaskan, meninjau, atau mengoreksi hasil tersebut?
Bagian 4 — Interoperabilitas
7. Standar metadata dan pengenal internasional apa yang digunakan, dan apa faktor utama fragmentasi metadata yang ditemui dalam arus lintas batas?
8. Pengalaman apa yang Anda miliki terkait inisiatif data industri atau kawasan, dan di mana kesenjangan interoperabilitas masih terjadi?
Bagian 5 — Tantangan Baru (termasuk Kecerdasan Buatan)
9. Peluang atau tantangan apa yang Anda identifikasi terkait AI, termasuk asal-usul karya cipta (provenance), atribusi, dan metadata perizinan?
10. Di bidang mana kerja sama internasional sukarela—pertukaran informasi, asistensi teknis, penguatan kapasitas—dapat memberikan manfaat terbesar?
Sekretariat Penyelenggara & Koordinasi Diplomatik
• Institusi Penyelenggara: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum Republik Indonesia
• Saluran Diplomatik: Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa (PTRI Jenewa)
• Lokasi Konferensi: Bali, Indonesia (7–9 Oktober 2026)
Paket undangan resmi diplomatik yang mencakup rincian hotel sidang, formulir akreditasi delegasi, dan panduan visa akan dikirimkan pada bulan Agustus–September 2026.